MAKALAMNEWS.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lebih holistik, permanen, dan berbasis risiko, menyusul masih tingginya tekanan kebakaran dan pencemaran udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi.
Menurutnya, berdasarkan laporan perkembangan karhutla Jumat, 18 September 2026, tercatat 133 hotspot pada periode pukul 00.00–16.00 WIB.
Secara kumulatif sepanjang 2026, jumlah hotspot telah mencapai 9.386 titik, sementara estimasi luas lahan terbakar mencapai ±3.405,51 hektare.
Ivan mengatakan, angka hotspot harian yang lebih rendah tidak boleh membuat seluruh pihak menurunkan kewaspadaan. Pasalnya, indikator kumulatif menunjukkan dampak Karhutla masih besar.
"Kita jangan hanya melihat hotspot hari ini turun atau naik. Yang harus dibaca secara utuh adalah luas lahan yang sudah terbakar, kualitas udara, kesiapan pasukan darat, ketersediaan sumber air, kemampuan operasi udara, penegakan hukum, sampai pemulihan ekosistem," kata Ivan.
Batanghari Tembus 1.164 Hektare
Data menunjukkan Batanghari menjadi wilayah dengan estimasi luas terbakar terbesar, yakni 1.164,89 hektare.
Selanjutnya Muaro Jambi 556,61 hektare, Sarolangun 508,55 hektare, Tanjung Jabung Barat 493,75 hektare, Tebo 315,71 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 271,70 hektare.
Sementara dari sisi hotspot harian, Tanjung Jabung Timur menjadi yang tertinggi dengan 49 titik, disusul Tanjung Jabung Barat 24 titik, Tebo 15 titik, Batanghari dan Sarolangun masing-masing 13 titik.
Untuk hotspot kumulatif, konsentrasi terbesar terdapat di Sarolangun sebanyak 1.909 titik, Tebo 1.789 titik, Tanjung Jabung Barat 1.471 titik, Batanghari 1.331 titik, dan Muaro Jambi 1.229 titik.
Menurut Ivan, perbedaan karakter tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak dapat menggunakan satu pola untuk seluruh daerah.
"Tanjab Timur membutuhkan respons cepat terhadap hotspot aktual, Batanghari membutuhkan pengendalian perluasan areal terbakar, sedangkan Sarolangun dan Tebo membutuhkan pencegahan struktural karena beban hotspot kumulatifnya sangat tinggi. Intervensinya harus berbasis risiko," ujarnya.
Ground Force Harus Menjadi Fondasi
Satu hal yang menjadi perhatian Ivan adalah kondisi operasi udara pada 18 September.
Berdasarkan laporan Satgas, enam sarana udara yang dicantumkan tidak melakukan penerbangan, dengan keterangan low visibility.
Menurut Ivan, kondisi tersebut memperlihatkan mengapa Jambi tidak boleh membangun sistem pengendalian Karhutla yang terlalu bergantung pada helikopter, water bombing, OMC, maupun datangnya hujan.
"Kita tidak boleh membangun sistem Karhutla yang berhenti ketika helikopter tidak bisa terbang. Hari ini kita melihat sendiri bagaimana visibilitas dapat membatasi operasi udara. Karena itu fondasi kita harus tetap kemampuan darat," tegasnya.
Ivan menegaskan konsep “Ground First — Air Support” bukan berarti mengurangi pentingnya operasi udara.
Water bombing dan OMC tetap diperlukan ketika kondisi membutuhkan, tetapi keduanya harus menjadi penguat operasi darat.
"OMC dan water bombing adalah penguat, bukan pengganti pencegahan. Jangan selalu mengandalkan OMC dan menunggu hujan untuk menyelesaikan Karhutla," katanya.
Target Respons Kurang dari 24 Jam
Ivan mendorong pemerintah dan Satgas membangun indikator kinerja yang lebih terukur.
Setiap hotspot pada kawasan berisiko tinggi harus segera diverifikasi, dan ketika ditemukan api, kekuatan darat harus bergerak sebelum kebakaran berkembang.
Target yang didorong adalah response time kurang dari 24 jam, didukung kesiapan personel, Masyarakat Peduli Api (MPA), pompa, selang, kendaraan, akses menuju lokasi, komunikasi serta sumber air.
Khusus kawasan gambut, pembasahan dan pengendalian tata air harus dilakukan sebelum memasuki kondisi kritis.
"Sumber air jangan baru dicari ketika api sudah membesar. Kita harus tahu dari sekarang di mana embung, kanal, sumur bor dan sumber air lainnya. Peralatan harus siap, MPA harus aktif, dan begitu api ditemukan, ground attack segera dilakukan," kata Ivan.
Setelah api padam, pekerjaan juga tidak boleh langsung dihentikan. Pendinginan atau mop-up harus dilakukan hingga benar-benar tuntas untuk mengejar target zero re-ignition, yakni tidak muncul kembali api pada lokasi yang telah dipadamkan.
Kualitas Udara Masih Tidak Sehat
Dampak Karhutla juga terlihat pada kualitas udara. Berdasarkan laporan 18 September, ISPU Kota Jambi tercatat 185, Tebo 185, dan Tanjung Jabung Timur 156. Data Muaro Jambi belum tersedia dalam laporan karena alat sedang dalam proses perbaikan.
Ivan mengatakan, kondisi tersebut mengharuskan penanganan karhutla menggunakan dua jalur secara bersamaan, yakni Fire Response dan Health Response.
"Ketika asap sudah memengaruhi kualitas udara, Karhutla bukan hanya persoalan hutan dan lahan. Ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah dan pemerintah kabupaten/kota perlu memiliki protokol berdasarkan perkembangan ISPU, terutama untuk melindungi anak-anak, lansia, ibu hamil dan kelompok rentan.(*)
Social Header