MAKALAMNEWS.ID - Provinsi Jambi memasuki periode kritis menghadapi puncak musim kemarau 2026. Penguatan fenomena El Nin o berpotensi meningkatkan kondisi kering dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 berlangsung pada Agustus hingga September.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi dan kawasan ekosistem gambut.
Data menunjukkan situasi karhutla di Jambi perlu mendapat perhatian serius.
Berdasarkan pemantauan satelit Aqua/Terra dan Suomi NPP, pada periode Januari hingga Juni 2026 tercatat 1.463 titik panas (hotspot) di Provinsi Jambi.
Sementara itu, luas lahan yang terbakar hingga semester pertama 2026 mencapai sekitar 137,72 hektare. Sebaran hotspot antara lain terdapat di Tanjung Jabung Barat sebanyak 451 titik, Muaro Jambi 339 titik, Sarolangun 199 titik, Merangin 138 titik, Tanjung Jabung Timur 99 titik, Tebo 84 titik, Batanghari 71 titik, Bungo 53 titik, Kerinci 21 titik, Kota Jambi 7 titik, dan Sungai Penuh 1 titik.
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla tidak hanya berada pada satu wilayah, tetapi merupakan persoalan yang membutuhkan respons terpadu lintas kabupaten dan lintas sektor.
Ketua Sekretariat Bersama Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SEKBER PSDH) Provinsi Jambi Feri Irawan menegaskan, karhutla harus dipandang sebagai ancaman serius yang pencegahannya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
"Karhutla bukan persoalan satu institusi. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Kunci kita adalah pencegahan, deteksi dini, dan pemadaman sedini mungkin ketika api masih kecil," katanya.
Menurut Feri, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten perlu terus memperkuat koordinasi hingga tingkat tapak.
"Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan. Namun, jangan sampai keterbatasan tersebut menyebabkan respons kita terlambat. Karhutla harus dicegah sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan," tegasnya.
Sekber PSDH Jambi mencermati sedikitnya tiga kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus selama puncak kemarau 2026.
Pertama, meningkatnya risiko kekeringan pada ekosistem gambut.
Wilayah Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki bentang lahan gambut yang rentan terhadap kekeringan dan kebakaran.
Kedua, periode kering yang berpotensi meningkatkan kesulitan pemadaman.
Pada kondisi lahan yang sangat kering, api dapat berkembang lebih cepat. Pada ekosistem gambut, kebakaran juga dapat terjadi di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif.
Ketiga, munculnya hotspot secara berulang.
Hotspot yang berulang pada lokasi tertentu harus menjadi dasar peningkatan patroli, ground check, pemetaan sumber api, serta penelusuran penyebab kebakaran.
“Jangan hanya melihat jumlah hotspot. Yang lebih penting adalah seberapa cepat hotspot tersebut diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti. Kecepatan ground check dan respons awal sangat menentukan,” kata Feri.
Masyarakat jadi Bagian Solusi
Feri menegaskan, keberhasilan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan perusahaan.
"Masyarakat merupakan bagian penting dari sistem pencegahan. Karena itu, Masyarakat Peduli Api harus diperkuat, bukan hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi sejak tahap pencegahan, patroli, edukasi, pelaporan, hingga penanganan awal," ujarnya.
Sekber PSDH juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghambat petugas ketika melakukan upaya pemadaman.
"Kalau ada tindakan yang menghalangi petugas menjalankan tugas pemadaman, tentu harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum. Dalam situasi kebakaran, keselamatan masyarakat dan perlindungan lingkungan harus menjadi kepentingan bersama," tegas Feri.
APHI Siap Perkuat Kesiapsiagaan
Terpisah, Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Jambi Taufik Qurochman menegaskan komitmen perusahaan anggota APHI dalam mencegah dan menangani karhutla.
"Perusahaan anggota APHI di Jambi terus meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi personel, peralatan, patroli, sarana pemadaman, maupun sistem deteksi dini. Fokus kami adalah mencegah api muncul dan memastikan apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani," katanya.
Taufi Qurochman bilang, kesiapan dunia usaha harus berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor.
"Peralatan dan personel perusahaan memang penting, termasuk dukungan udara apabila diperlukan. Namun karhutla tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar penanganan di lapangan efektif," ujarnya.
81 Posko Pusat Respons Cepat
Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan 81 posko pada wilayah rawan karhutla.
Sekber PSDH Jambi mendorong agar keberadaan posko tersebut diperkuat dengan sistem komunikasi, pemantauan, pelaporan, dan respons cepat dari tingkat desa hingga posko induk.
"Posko jangan hanya menjadi tempat berkumpulnya personel. Posko harus menjadi pusat komando informasi dan respons cepat. Begitu ada indikasi kebakaran, informasi harus bergerak cepat dan petugas segera melakukan verifikasi lapangan," kata Feri Irawan.
Feri Irawan kembali mengingatkan bahwa keberhasilan menghadapi karhutla ditentukan oleh kecepatan seluruh pihak dalam bertindak.
"Jangan menunggu api membesar. Jangan menunggu asap menyelimuti permukiman. Jangan menunggu bencana menjadi besar baru kita bergerak.”
"Mari kita jaga Jambi bersama. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, aparat, dan seluruh elemen harus berada dalam satu barisan untuk mencegah dan memadamkan karhutla sejak dini," katanya
"Jaga Jambi, Jaga Nafas Kita. Jangan biarkan asap kembali menyelimuti Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah," pungkasnya.(min)
Social Header